RADARTUBAN - Perayaan 81 tahun kemerdekaan Indonesia semestinya menjadi momentum untuk melihat sejauh mana cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa telah diwujudkan.
Ironisnya, di balik besarnya anggaran pendidikan, masih ada murid yang harus belajar bergantian akibat ruang kelas rusak.
Pemandangan tersebut bukan hanya terjadi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satu contohnya Di Jakarta, yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian nasional, kondisi serupa masih ditemukan.
Siswa SDN Cempaka Putih Barat 03 dan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 harus menggunakan ruang yang tersisa secara bergantian setelah sebagian bangunan sekolah mengalami kerusakan hingga roboh.
Baca Juga: Felix Siauw Kritik Narasi Prabowo soal Pendidikan : Jangan Sampai Sekolah Dianggap Tak Penting
Kondisi itu menjadi gambaran kontras dengan besarnya anggaran pendidikan nasional.
Konstitusi mengamanatkan alokasi 20 persen APBN dan APBD untuk sektor pendidikan. Namun, berdasarkan pemaparan DW Indonesia, alokasi khusus untuk memperbaiki infrastruktur sekolah rusak hanya sekitar Rp 14 triliun atau kurang dari dua persen dari total anggaran pendidikan.
Persoaalanya tidak berhenti pada jumlah anggaran. Data yang disampaikan lembaga Yapika menunjukkan sekitar 60 persen ruang kelas sekolah dasar di Indonesia berada dalam kondisi tidak layak.
Dalam tiga tahun terakhir, jumlah ruang kelas rusak bahkan terus bertambah sekitar satu persen setiap tahunnya.
“Fondasi kualitas pendidikan enggak dimulai dari kurikulum, melainkan dari ruang belajar yang layak tanpa mengesampingkan kesejahteraan guru,” narasi dalam tayangan DW Indonesia.
Di tengah persoalan bangunan, perdebatan mengenai prioritas anggaran pendidikan turut mencuat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu sorotan karena mendapatkan alokasi anggaran dalam jumlah besar. Celios memperkirakan sekitar 40 persen dari anggaran MBG, atau sekitar Rp 96 triliun, dapat digunakan untuk memperbaiki seluruh ruang kelas rusak di Indonesia.
Perbandingan itu memunculkan pertanyaan tentang bagaimana negara menentukan prioritas. Pemenuhan gizi memang penting bagi tumbuh kembang anak, tetapi kebutuhannya berjalan berdampingan dengan kebutuhan dasar lain: ruang belajar yang aman,nyaman dan layak.
Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan agar anggaran MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat dalam APBN 2028.
Pemerintah juga menyatakan komitmen mempercepat revitalisasi sekolah. Target perbaikan yang sebelumnya 17.000 sekolah dinaikkan menjadi sekitar 60.000 hingga 80.000 sekolah, dengan harapan seluruh perbaikan fisik dapat dituntaskan dalam dua tahun.
Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, tantangannya bukan hanya memastikan anak anak bisa bersekolah, tetapi juga memastikan mereka memiliki tempat belajar yang aman, layak, dan tidak membuat cita-cita mereka terancam runtuh.(*)
Editor : Hardiyati Budi AnggraeniSumber : Youtube DW Indonesia