RADARTUBAN - Baru-baru ini Pemerintah India melalui Departemen Telekomunikasi (DoT) dilaporkan mengeluarkan perintah untuk mewajibkan semua produsen ponsel di sana memuat aplikasi keamanan siber bernama Sanchar Saathi secara bawaan di perangkat baru.
Melansir dari GSMArena, perintah yang dikeluarkan pada 28 Nobember itu memberikan tenggat waktu selama 90 hari bagi vendor ponsel untuk menerapkan kebijakan baru itu.
Selain itu, kebijakan tersebut juga melarang pengguna untuk menonaktikan aplikasi Sanchar Saathi.
Aturan ini muncul sebagai respon Pemerintah India terhadap banyaknya kasus kejahatan siber dan peretasan di negaranya.
Tidak perangkat baru, DoT juga meminta produsen menyertakan aplikasi ini melalui pembaruan perangkat lunak yang sudah beredar di pasaran.
Sanchar Saathi yang berarti Mitra Komunikasi hadir sebagai aplikasi yang berbasis inisiatif masyarakat untuk meningkatkan keamanan para pengguna ponsel.
DoT mengatakan aplikasi ini dirancang untuk memberdayakan pelanngan seluler, meingkatkan perlindungan data, serta memberikan edukasi mengenai program pemerintah yang berkaitan dengan keamanan digital.
Saat ini, aplikasi Sanchar Saathi dapat diakses melalui situs resmi dan telah tersedia untuk platform Android maupun iOS dengan lebih dari 10 juta unduhan dari seluruh India.
Selain itu aplikasi ini telah mendapat lebih dari 11 juta pendaftaran dengan sejumlah wilayah mencatat jumlah registrasi tertinggi.
Aplikasi ini memiliki beragam fitur, seperti kemampuan untuk memblokir perangkat yang hilang ataudicuri, mengecek validitas perangkat, serta memantau nomor seluler yang terdaftar atas nama pengguna.
Pemerintah India mengklaim telah berhasil memblokir 4,2 juta ponsel yang dilaporkan hilang, dan lebih dari 2,6 juta perangkat dapat dilacak dengan menggunakan aplikasi Sanchar Saathi ini.
Kebijakan baru ini akan berdampak pada produsen besar seperti Apple, Samsung, Oppo, Vivo, dan Xiaomi yang selama ini memiliki pasar yang cukup besar di India.
Pemerintah menilai pemberlakuan aturan ini dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan ponsel yang kian marak.
Kendati begitu, belum jelas apakah para vendor ponsel akan mematuhi aturan baru ini atau justru memberikan opsi alternatif di masa mendatang. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni