Belum Ada Anggaran Khusus, Program PKG di Tuban Masih Sekadarnya


RADARUBAN – Tidak jauh beda dengan program makan bergizi gratis (MBG) yang belum menjangkau setiap daerah karena keterbatasan anggaran.
Program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) pun demikian. Meski sudah resmi dirilis Senin (10/2) lalu, namun belum semua daerah bisa melaksanakan program tersebut secara maksimal. Termasuk di Tuban. Alasannya pun sama: keterbatasan anggaran.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Esti Surahmi melalui penanggung jawab program PKG Nurul Hikmah menuturkan, skrining kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun belum bisa dilakukan secara lengkap, lantaran tidak semua puskesmas dan klinik memiliki alat lengkap.
‘’Beberapa alat cek kesehatan memang sudah tersedia di puskesmas, tetapi belum bisa untuk menunjang ke semua sasaran pemeriksaan penyakit, sehingga (cek kesehatannya, Red) tidak bisa lengkap,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban. Praktis, tidak semua jenis penyakit bisa diskrining.
Disampaikan Nurul, keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat menjadi kendala utama dalam menjalankan program ini. ‘’Kami masih menunggu realisasi alat dan bahan penunjang pelaksanaan program PKG dari pemerintah pusat,’’ katanya.
Lebih lanjut, Nurul menyampaikan, program PKG hanya bisa dilakukan di fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama seperti puskesmas atau klinik. Sedangkan untuk rumah sakit merupakan faskes lanjutan yang berfungsi menangani pasien jika ada beberapa tindakan atau pengobatan yang tidak bisa dilakukan oleh faskes tingkat pertama.
‘’Tapi yang dimaksud gratis ini hanyalah skrining kesehatannya saja,’’ terang Nurul. Adapun penanganan lanjutan seperti tindakan medis dan pengobatan dari hasil cek kesehatan tidak termasuk yang digratiskan. Artinya, pasien tetap membayar biaya pengobatan secara mandiri.
Nurul menambahkan, untuk saat ini, pembiayaan program PKG masih menggunakan anggaran rutin operasional dari pemerintah daerah di masing-masing puskesmas. Sebab, sejauh ini belum ada anggaran khusus PKG dari pemerintah pusat yang ditransfer ke pemerintah daerah.
‘’Karena dari pusat masih belum ada anggaran khusus program PKG, sehingga menggunakan anggaran operasional yang selama ini sudah ada,’’ ujarnya. Dan karena itu, pihaknya belum bisa menjelaskan lebih detail terkait anggaran program pemeriksaan kesehatan gratis ini. (saf/tok)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




