Enam Raperda Tuban Belum Dibahas, Harmonisasi dan Naskah Akademik Jadi Kendala

RADARTUBAN - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tuban belum mulai membahas satu pun dari enam rancangan peraturan daerah (raperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026.

Padahal, keenam raperda tersebut telah ditetapkan dalam Propemperda sejak 17 Juni 2026.

Enam raperda itu terdiri atas dua raperda inisiatif DPRD dan empat raperda usulan eksekutif.

Dua raperda inisiatif legislatif masing-masing tentang penanggulangan bencana daerah serta penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Baca Juga: 264 Desa di Tuban Gelar Pilkades Serentak 2027, Pemkab Siapkan Raperda dan Anggaran Rp 18 Miliar

Sementara itu, empat raperda usulan eksekutif meliputi raperda tentang Pemilihan Kepala Desa, Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Raperda tentang Perangkat Desa, serta Perubahan Kelima atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Hingga pertengahan Agustus, pembahasan keenam raperda tersebut belum dapat dimulai.

Salah satu kendalanya adalah belum tersedianya naskah akademik (NA) sebagai salah satu dokumen penting dalam penyusunan perda.

Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Kepala Bapemperda DPRD Tuban Tri Astuti mengatakan, pembahasan raperda semestinya sudah dimulai pada Agustus. Namun, pihaknya masih menunggu penyelesaian NA, termasuk untuk raperda inisiatif DPRD.

Untuk raperda inisiatif legislatif, kata dia, Sekretariat DPRD masih menunggu proses kerja sama dengan pihak ketiga untuk penyusunan NA.

Sementara itu, empat raperda usulan eksekutif juga belum seluruhnya memiliki NA. ’’Kami masih menunggu NA siap, sehingga kami belum bisa membahas,’’ ujarnya.