15 Tahun Arab Spring di Mesir: Antara Stabilitas Politik dan Krisis Ekonomi
RADARTUBAN – Tepat 15 tahun lalu, Mesir diguncang gelombang besar demonstrasi rakyat yang memuncak pada pengunduran diri Presiden Hosni Mubarak pada 2011.
Peristiwa tersebut menjadi bagian penting dari Arab Spring, rangkaian pemberontakan di dunia Arab yang dipicu kemiskinan, ketimpangan sosial, dan stagnasi politik.
Satu setengah dekade berlalu, Arab Spring meninggalkan warisan yang campur aduk, terutama di negara-negara dengan jumlah penduduk yang terus melonjak, termasuk Mesir.
Populasi negeri itu meningkat drastis dari sekitar 83 juta jiwa menjadi hampir 120 juta penduduk, atau bertambah sekitar 37 juta orang dalam 15 tahun terakhir.
Baca Juga: Diperiksa KPK, Dito Ariotedjo Beberkan Kunjungan Kerja Mendampingi Jokowi ke Arab Saudi
Secara ekonomi, Mesir mencatat sejumlah kemajuan. Tingkat kemiskinan nasional tercatat turun menjadi 6,4 persen.
Namun, tantangan masih membayangi kelompok muda usia 15–29 tahun, dengan tingkat kemiskinan mencapai 14 persen. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita juga meningkat dari 2.590 dolar AS menjadi 3.339 dolar AS.
Nilai tukar dolar AS terhadap pound Mesir kini relatif stabil di kisaran 47 pound. Meski demikian, daya beli masyarakat tetap tertekan akibat inflasi yang tinggi dan dampak krisis regional.
Pemerintahan Presiden Abdel Fattah al-Sisi memprioritaskan stabilitas politik dan keamanan, namun tekanan eksternal, termasuk konflik Gaza dan penurunan pendapatan Terusan Suez, turut memperberat kondisi ekonomi nasional.
Harapan Arab Spring untuk menghadirkan demokrasi penuh di Mesir gagal terwujud.
Kudeta militer pada 2013 yang menggulingkan Presiden Mohamed Morsi menandai berakhirnya pemerintahan sipil singkat pasca-revolusi dan memperkuat kembali dominasi militer dalam panggung politik nasional.
Saat ini, Mesir masih bergulat dengan krisis ekonomi pasca-revolusi, di mana militer memegang peran sentral dalam pemerintahan di tengah tuntutan reformasi dari berbagai kalangan masyarakat.
Di kancah regional, Mesir memainkan peran aktif dalam isu Gaza.
Pemerintah Kairo mendorong Israel untuk mundur dan membuka kembali perbatasan Rafah guna mendukung proses rekonstruksi, sejalan dengan kesepakatan gencatan senjata yang berlaku.
Peran tersebut menegaskan posisi Mesir sebagai salah satu penstabil kawasan Timur Tengah.
Namun di dalam negeri, tantangan besar masih menanti, mulai dari tekanan ekonomi, tingginya pengangguran pemuda, hingga ledakan jumlah penduduk yang terus membebani kapasitas negara. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
