RADARTUBAN – Pemerintah Indonesia tengah gencar meluncurkan berbagai program bantuan pangan, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah.
Namun di balik semangat menyehatkan generasi muda, terselip ironi besar: negara justru masih lalai menjamin akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh rakyatnya.
Anggaran fantastis digelontorkan untuk memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi, sementara di saat yang sama jutaan anak terpaksa putus sekolah dan ribuan guru honorer terus terabaikan.
Kritik ini mencerminkan paradoks kebijakan publik, ketika negara terlihat lebih sibuk mengurusi perut ketimbang mencerdaskan otak generasi penerus.
Baca Juga: TKA SMP Tuban Hampir 100 Persen, Hanya 17 Siswa Belum Mendaftar karena Alasan Ini
Pemerintah bergerak cepat mengalokasikan dana jumbo untuk MBG, menjadikan sekolah sebagai pusat distribusi makanan. Secara konsep, program ini memang menyentuh kebutuhan dasar anak.
Namun dalam praktiknya, sekolah berisiko direduksi menjadi sekadar gudang logistik, sementara esensi pendidikan—proses belajar, berpikir kritis, dan pembentukan karakter—perlahan tersisih.
Anak-anak dibiasakan menerima, tanpa diiringi penguatan kualitas pembelajaran. Pendidikan kehilangan maknanya sebagai ruang pembebasan dan pencerdasan, bergeser menjadi rutinitas administratif yang menunggu bantuan negara.
Tragedi meninggalnya seorang siswa SD YBS di Nusa Tenggara Timur akibat kelaparan menjadi simbol kegagalan negara.
Sekolah yang seharusnya menjadi benteng terakhir dari kemiskinan ekstrem justru tak mampu menyelamatkan nyawa seorang anak.
Ironisnya, program MBG yang digadang-gadang sebagai solusi pun tercoreng oleh fakta 21.254 kasus keracunan pangan sejak 2025 hingga Januari 2026, akibat implementasi yang tergesa dan minim standar keamanan.
Di sisi lain, data menunjukkan lebih dari 1,12 juta anak Indonesia tidak mengenyam pendidikan formal, terutama karena faktor kemiskinan dan biaya.
Program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) memang ada, namun kerap bersifat tambal sulam.
Akar persoalan—mulai dari infrastruktur sekolah yang timpang hingga kualitas dan kesejahteraan guru—belum tersentuh secara serius.
Negara pun dinilai gagal memenuhi amanat konstitusi terkait pendidikan gratis dari jenjang dasar hingga lanjutan.
Praktik pungutan masih marak di sekolah negeri, menjadi penghalang terselubung bagi keluarga miskin untuk mengakses pendidikan.
Lebih mengkhawatirkan, negara terkesan lebih lincah memberi makan murid ketimbang menghargai para pendidik.
Ribuan guru honorer telah mengabdi bertahun-tahun tanpa kepastian status dan kesejahteraan, sementara anggaran MBG terus membengkak.
Ironinya, anak-anak mungkin kenyang, tetapi para guru yang mengajarinya justru hidup dalam kecemasan.
Sudah saatnya pemerintah menggeser prioritas dan membenahi sistem pendidikan secara holistik.
Negara tidak boleh berhenti pada sekadar “memberi makan”, tetapi harus sungguh-sungguh “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tanpa perubahan arah kebijakan, program pangan hanya akan menjadi topeng bagi kegagalan pembangunan manusia dalam jangka panjang. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
