RADARTUBAN - Presiden Prabowo Subianto berencana untuk mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028.
Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN mengatakan, dirinya mendapat tugas dari Presiden agar mempercepat pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam kurun waktu 4 tahun.
“Waktu beliau memerintah saya waktu mau menunjuk memang diharapkan 2028 [Prabowo] bisa ke sana. Jadi waktu perintah ke saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, yang sekarang baru eksekutif,” Kata Basuki, Selasa (10/12).
Lebih Lanjut, Basuki menyatakan, pembangunan IKN harus segera diselesaikan karena Prabowo berharap dapat pindah berkantor di IKN pada 2028.
Ternyata, terdapat alasan khusus mengapa Presiden mengemukakan rencana untuk memindahkan pusat pemerintahan pada tahun 2028.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyampaikan bahwa pada tahun tersebut diprediksi IKN sudah siap difungsikan sebagai ibu kota pemerintahan.
"Presiden mengatakan kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif, dan kantor yudikatif di sana," Ujar Hasan, Selasa (10/12).
"Pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala, maka tahun 2028, atau paling lambat 2029, IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik," tambahnya.
Sebelumnya, kabar mengenai rencana presiden untuk berpindah kantor di IKN tahun 2028 telah disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.
"Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029," ungkap Dody, Jumat (6/12). (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni