RADARTUBAN - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menanggapi isu yang menyebutkan Sertipikat Elektronik tidak aman.
Dia membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa tuduhan itu adalah informasi menyesatkan.
Kata Nusron, sistem keamanan pada Sertipikat Elektronik memiliki perlindungan berlapis.
Menurutnya, tidak mungkin data yang sudah dienkripsi dan memiliki sistem cadangan yang kuat bisa diretas hingga seluruhnya hilang.
"Sistem ini sudah didesain dengan lapisan pengamanan tinggi, sehingga meskipun ada upaya peretasan, tidak mungkin seluruh data bisa lenyap begitu saja," ujarnya pada Sabtu (22/2) kemarin.
Dibandingkan sertipikat fisik yang rentan hilang karena kebakaran, pencurian, atau bencana alam, bagi dia, Sertipikat Elektronik justru jauh lebih aman.
Masyarakat juga bisa dengan mudah mengaksesnya melalui perangkat digital, seperti laptop dan ponsel.
Dirinya menjelaskan bahwa data sertipikat tersebut disimpan di lima pusat data berbeda dengan beberapa lapisan pengamanan ketat.
Sistem firewall yang digunakan juga berstandar tinggi untuk mencegah segala bentuk ancaman siber.
Lebih jauh, Nusron mengungkapkan, isu ketidakamanan Sertipikat Elektronik merupakan bagian dari upaya untuk menggoyahkan kepercayaan publik terhadap sistem digital pemerintah.
Pihaknya meminta masyarakat agar tidak terpengaruh oleh berita yang tidak berdasar dan tetap optimis terhadap pemerintah.
"Ada pihak-pihak yang tidak nyaman dengan sistem pelayanan digital yang semakin maju dan kuat. Mereka mencoba menciptakan ketidakpercayaan dengan menyebarkan informasi keliru," tuturnya.
Menteri ATR/BPN menyampaikan, pemerintah saat ini memiliki dukungan yang kuat dari parlemen maupun masyarakat.
Oleh karena itu, segala bentuk usaha untuk mendeligitimasi kebijakan yang sudah berjalan harus diwaspadai.
"Ketika negara ini kuat, ada saja yang berusaha mengganggu. Kita harus waspada terhadap upaya seperti ini dan tidak boleh membiarkan informasi menyesatkan berkembang," tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN.
Mereka hadir dalam acara Bincang Isu yang membahas seputar kebijakan pertanahan digital. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama