RADARTUBAN - Tidak bermaksud membenarkan sesuatu yang tidak benar. Namun, se-tidak-tepat-sasarannya program bantuan sosial (bansos), tampaknya masih lebih berguna dibanding program makan siang bergizi gratis (MBG) yang tidak dikonsumsi anak.
Prolog yang saya tulis di atas tidak berangkat dari argumen kosong atau tidak berdasar. Setidaknya, dari pengamatan penulis dan hasil investigasi yang dilakukan Jawa Pos Radar Tuban, cukup banyak menu MBG yang tidak dimakan oleh siswa.
Dan jika semua berani jujur, termasuk pengelola dan mereka yang bekerja di dapur MBG, pun akan mengiyakan bahwa cukup banyak nasi hingga lauk yang terbuang percuma karena tidak dimakan oleh anak-anak. Baik karena tidak suka maupun tidak enak.
Inilah yang saya maksud: setidak-tepat-sasarannya program bantuan sosial masih bisa dinikmati rakyat, meskipun toh si penerima manfaat dari keluarga mampu yang menyaru miskin.
Setidaknya, uang bantuan yang diterima dari negara masih bisa dimanfaatkan, sekalipun di luar kegunaan yang semestinya.
Namun, bukan berarti saya membenarkan sesuatu yang tidak tepat sasaran. Soal dosa—menerima sesuatu yang bukan haknya, itu biar urusan dia dengan Tuhannya.
Tapi setidaknya, uang bansos itu tidak basi dan berakhir di tong sampah, seperti halnya menu MBG yang tidak dimakan oleh anak-anak.
Apalagi, pascakasus ditemukannya MBG berbelatung di wilayah Kecamatan Tambakboyo, yang belakang viral dan menjadi isu nasional. Munculnya hewan menjijikan di menu MBG itu membuat sebagian siswa benar-benar trauma.
Imbasnya, menu MBG yang diterima tidak lagi dimakan. Jika pun dimakan, hanya sebagian saja yang dianggap aman, khususnya ketika ada tambahan menu susu. Hanya susunya saja yang diambil. Bahkan, ada sebagian yang dibuang diam-diam.
Seperti yang diberitakan Jawa Pos Radar Tuban edisi Rabu (16/7), beberapa siswa dengan jujur mengaku tidak kolu atau tidak nafsu makan menu MBG lagi.
Dampak psikologi yang cukup wajar. Semiskin-miskinnya orang, sepertinya tidak akan makan makanan berbelatung. Jangankan bercampur dengan hewan menjijikan tersebut, makan makanan yang basi pun seperti enggan, meskipun toh benar-benar miskin.
Lantas, masih layakkah program andalan Presiden Prabowo ini disebut sebagai program peningkatan gizi anak Indonesia? Setelah begitu banyak persoalan yang muncul. Dari menu yang sudah basi, berbelatung, hingga menyebabkan banyak anak keracunan.
Belum lagi jika ditilik dari sasaran penerima manfaat, yang sejauh ini lebih banyak dinikmati anak-anak di wilayah perkotaan—yang notabennya dari kalangan ekonomi menengah atas. Sementara anak-anak kurang mampu dari desa hanya bisa menyimak beritanya.
Namun, seiring banyaknya kasus siswa keracunan lantaran menu MBG yang tidak layak makan, kini ketenangan itu malah dirasakan orang tua siswa yang tinggal di pelosok desa.
Sementara mereka yang tinggal di kota, yang setiap hari anaknya mendapat jatah menu MBG, malah saban waktu dihantui ketakutan dan rasa cemas akan nasib anak-anaknya.
Terlebih, bagi orang tua siswa yang secara ekonomi sudah kaya. Sudah barang pasti menu makanan di rumah jauh lebih bergizi dan aman dibanding jatah menu MBG dari pemerintahan.
Sayang, seperti pepatah yang konsisten diucapkan Presiden Prabowo: anjing menggonggong, kafilah berlalu.
Sekeras apa pun kritik yang kita sampaikan, sepertinya akan berlalu begitu saja. Sebab, bagi seorang politisi, mengakui kegagalan adalah definisi memaafkan kebodohannya sendiri.
Simalakama Janji Kampanye
Untuk kesekian kalinya, saya akan terus bicara soal program MBG—yang menurut keyakinan saya—sudah salah sejak diucapkan Prabowo-Gibran pada pemilihan presiden (pilpres) 2024 lalu.
Dan untuk kesekian kalinya juga, alasan saya tetap sama: bukankah sudah ada sekian banyak program bansos, seperti halnya program keluarga harapan (PKH) yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui bantuan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Jika pun alasannya untuk meningkatkan asupan gizi, maka sasarannya adalah daerah tertinggal yang tingkat gizi buruknya tinggi, bukan mencakup seluruh wilayah yang tidak mengalami permasalah gizi, apalagi sekolah favorit di wilayah perkotaan—yang mayoritas siswanya dari keluarga berkecukupan, bahkan tergolong memiliki kebebasan finansial.
Dan tidak habis pikirnya lagi, MBG diberikan kepada anak-anak yang sekolah di lembaga pendidikan “bonafit”, yang uang jajannya saja dua sampai tiga kali lipat dari nominal MBG yang hanya dibanderol Rp 8-10 ribu per porsi.
Pun jika alasan diadakannya MBG karena program PKH dianggap gagal meningkatkan gizi anak, bukankah tinggal menambah komponen bantuan atau memasukan MBG ke dalam program PKH, lalu dilakukan pengawasan yang lebih ketat oleh tim pendamping.
Jika semua berani jujur, baik para pengelola SPPG maupun mereka yang bekerja di dapur MBG, pun akan mengiyakan bahwa cukup banyak nasi hingga lauk yang terbuang percuma karena tidak dimakan oleh anak-anak.
Lantas, apa namanya jika tidak disebut sebagai program yang mubazir?
Wabakdu, entah sampai kapan program MBG ini akan tetap diteruskan. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
