Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sensus Ekonomi dan Ketidakpercayaan Publik

Ahmad Atho'illah
Penulis: Ahmad Atho'illah❯
Ahmad Atho
Ahmad Atho'illah, Kolumnis/Redaktur Pelaksana Jawa Pos Radar Tuban.

Advertisement

RADARTUBAN - Fenomena penolakan petugas Sensus Ekonomi 2026 yang ramai diperbincangkan dalam beberapa pekan terakhir merupakan cerminan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan korbannya adalah petugas sensus.

Sosiolog asal Jerman, Max Weber menyebut, ketaatan dan kepercayaan rakyat kepada pemerintah secara tulus—tanpa paksaan hanya bisa hadir ketika seorang pemimpin memiliki karisma.

Dalam definisinya, Weber menjelaskan, karisma adalah kualitas yang melekat pada diri seorang pemimpin dalam menjalankan amanah. Pada konteks pemerintahan, ciri pemimpin berkarisma adalah membangun kekuasaan secara konsisten, sederhana, jujur, dan memiliki visi yang jelas tentang arah negaranya.

Pemimpin yang memiliki karisma membangun kekuasaan tanpa berteriak, apalagi mengancam. Cukup dengan teladan dan tindakan, rakyat akan patuh dan taat secara sukarela—tanpa harus dipaksa.

Sebaliknya, pemimpin yang tidak memiliki karisma (baca: konsistensi, kesederhanaan, kejujuran, dan visi negara yang jelas) hanya akan melahirkan ketidakpercayaan.

Advertisement

Dan itulah yang saat ini terjadi di Indonesia. Jangankan memiliki pemimpin dengan sifat-sifat adikodrati. Jujur dan konsisten dengan ucapannya saja masih jauh panggang dari api.

Karena itu, ketika kejujuran dan konsistensi saja tidak punya, maka jangan berharap hadirnya kepercayaan dan ketaatan rakyat secara sukarela. Sebaliknya, tidak melakukan perlawanan saja sudah untung. Apalagi hanya sekadar menolak kedatangan petugas sensus.

Akumulasi Kekecewaan terhadap Pemerintah

Sensus ekonomi adalah pendataan lengkap berskala nasional terhadap seluruh aktivitas usaha atau perusahaan di luar sektor pertanian yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 tahun sekali.

Tujuannya, menyediakan data dasar yang lengkap mengenai seluruh aktivitas dan potensi usaha di luar sektor pertanian. Data inilah yang menjadi acuan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan, memetakan pasar, dan merancang pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Advertisement
Editor : Yudha Satria Aditama
Sumber : Radar Tuban
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar TubanIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ukara Dikandani Malah Ede-Ede dan Cerita yang Hampir Mirip Seorang Presiden

Ukara Dikandani Malah Ede-Ede dan Cerita yang Hampir Mirip Seorang Presiden

Kolom Ahmad Athoillah mengulas makna dikandani malah ede-ede, ungkapan Jawa yang relevan dengan sikap pemimpin dalam menghadapi kritik.

Jefri Nichol Bersuara soal Rakyat Tertindas, Singgung Prioritas Anggaran Pemerintah

Jefri Nichol Bersuara soal Rakyat Tertindas, Singgung Prioritas Anggaran Pemerintah

Jefri Nichol meminta pemerintah lebih memperhatikan rakyat kecil, korban bencana, dan kelompok masyarakat yang menghadapi ketidakadilan.

Negara Sedang Darurat Bencana, Mengapa Program Tak Mendesak Masih Lanjut?

Negara Sedang Darurat Bencana, Mengapa Program Tak Mendesak Masih Lanjut?

Di tengah darurat bencana, penghentian sementara program tak mendesak mendesak dilakukan. Simak penjelasannya disini.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer