Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Keracunan MBG dan Perspektif KUHP

r
Oleh: Sutrisno Puji Utomo, S.Pd., S.H.,M.H (Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)
Oleh: Sutrisno Puji Utomo, S.Pd., S.H.,M.H (Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)

Advertisement

RADARTUBAN - Ada ironi yang sulit dilupakan ketika makanan yang seharusnya menyehatkan anak justru membuat mereka sakit. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang agar anak-anak mendapatkan makanan bergizi untuk tumbuh dan berkembang.

Namun, ketika makanan gratis justru menimbulkan keracunan, persoalannya tidak bisa berhenti pada kesalahan dapur atau teknis distribusi.

Menurut hemat penulis, ini menjadi alarm serius bagi pengawasan dan pertanggungjawaban program. Negara bukan hanya berkewajiban membuat anak kenyang, tetapi juga memastikan makanan tersebut aman.

Advertisement

Kasus awal September 2026, ketika sekitar kurang lebih 1.950 orang dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG di berbagai daerah, menunjukkan bahwa keamanan pangan tidak boleh dianggap sepele.

Dari sisi hukum pidana, perhatian tertuju pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku 2 Januari 2026. Pintu masuknya dapat melalui Pasal 474 mengenai tindak pidana karena kealpaan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka atau gangguan kesehatan tertentu.

Advertisement

Ketentuan ini penting ketika keracunan muncul karena kelalaian yang sebenarnya dapat dicegah, misalnya makanan disimpan pada suhu tidak sesuai, kebersihan diabaikan, bahan tidak layak tetap digunakan, atau prosedur keamanan tidak dijalankan. Dalam kondisi demikian, pertanggungjawaban pidana dapat dipertimbangkan.

Namun, hukum pidana tidak boleh bekerja berdasarkan dugaan. Tidak setiap keracunan otomatis merupakan tindak pidana.

Penyidik harus mencari siapa yang berkewajiban menjaga keamanan makanan, standar kehati-hatian, tindakan atau kelalaian, serta hubungan sebab-akibat dengan sakitnya korban. 

Hukum pidana bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi menemukan fakta dan pihak yang bertanggung jawab.

Dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, muncul pertanyaan apakah penerima MBG dapat disebut konsumen ketika tidak membayar langsung makanan tersebut. Prinsip perlindungan konsumen tetap relevan. Penerima tetap berhak memperoleh makanan aman.

Advertisement
Editor : Yudha Satria Aditama
Sumber : Radar Tuban
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar TubanIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Keracunan MBG di Sidoarjo, BGN Usulkan Kepala SPPG Talang Angin Dicopot

Keracunan MBG di Sidoarjo, BGN Usulkan Kepala SPPG Talang Angin Dicopot

BGN mengusulkan pencopotan Kepala SPPG Talang Angin setelah lebih dari 500 santri diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG.

BGN Coret Jutaan Data Penerima MBG, Rp 311 Miliar Dikembalikan ke Negara: Ada Apa?

BGN Coret Jutaan Data Penerima MBG, Rp 311 Miliar Dikembalikan ke Negara: Ada Apa?

BGN menyisir sekitar 6 juta data penerima MBG dan menarik dana Rp311 miliar dari 414 SPPG yang belum beroperasi.

BGN Keluarkan Aturan Baru MBG, Guru Wajib Makan Bersama Siswa dan Cegah Makanan Dibawa Pulang

BGN Keluarkan Aturan Baru MBG, Guru Wajib Makan Bersama Siswa dan Cegah Makanan Dibawa Pulang

BGN menerapkan aturan baru MBG. Guru diminta makan bersama siswa, mengawasi kelayakan makanan, dan mencegah makanan dibawa pulang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer