Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Chromebook Bantuan Pemerintah Belum Bisa Dipakai untuk TKA

Shafa Dina Hayuning Mentari

 


Advertisement

Google hadirkan Gemini AI ke perangkat Chromebook Plus.
Google hadirkan Gemini AI ke perangkat Chromebook Plus.

RADARTUBAN – Ratusan perangkat Chromebook yang semestinya menjadi tulang punggung digitalisasi pendidikan justru memunculkan persoalan baru menjelang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Perangkat bantuan pemerintah itu dilaporkan belum mendukung aplikasi ujian yang akan digunakan.

Advertisement

Padahal, sesuai rencana mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Chromebook diproyeksikan untuk menunjang pembelajaran digital sekaligus pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).

Namun, keterbatasan sistem operasi yang hanya dapat mengakses produk berbasis Google membuat perangkat tersebut tidak sepenuhnya kompatibel dengan aplikasi TKA.

Diwawancarai Jawa Pos Radar Tuban, Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Tuban Mokhamad Nurdin mengatakan, hingga tahap simulasi yang berlangsung Rabu (4/3), perangkat Chromebook bantuan pemerintah masih belum dapat digunakan untuk TKA.

Advertisement

“Sampai saat ini Chromebook belum support,” ujarnya.

Informasi yang kami terima, lanjut dia, masih ada perbaikan perangkat. Karena sekarang masih tahap simulasi, Nurdin berharap waktu satu bulan sebelum pelaksanaan utama bisa dimanfaatkan untuk perbaikan.

Jika hingga akhir masa simulasi perangkat tersebut tetap tidak dapat digunakan, kata dia, sekolah diminta menyiapkan alternatif agar pelaksanaan TKA tetap berjalan.

Menurut Nurdin, sekolah dapat memanfaatkan laptop yang tersedia di lingkungan sekolah tanpa harus melakukan pembelian baru.

“Sekolah harus melakukan pengadaan laptop, tapi bukan berarti harus beli. Sekolah bisa meminjam laptop dari guru-guru yang punya. Kemudian, sesi pelaksanaan akan ditentukan sesuai dengan jumlah laptop yang tersedia,” kata mantan kepala SDN Kebonsari 2 Tuban itu.

Selain persoalan perangkat, regenerasi petugas teknis di lapangan juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak proktor maupun tenaga teknis yang sebelumnya bertugas kini telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kondisi itu memicu pergantian petugas yang harus mempelajari kembali sistem pelaksanaan ujian.

Dia mengakui pergantian proktor berpengaruh terhadap kesiapan teknis, meski sosialisasi telah dilakukan kepada seluruh lembaga pendidikan.

“Memang kalau pergantian proktor juga berpengaruh, karena secara teknis baru belajar. Nanti setelah simulasi akan praktik terus dan akan dikomando oleh proktor kecamatan. Insyaallah bisa berjalan lancar,” ujarnya.

Nurdin menambahkan, tahap simulasi dilaksanakan untuk menguji berbagai kesiapan teknis sebelum pelaksanaan utama. Simulasi mencakup pengujian server, perangkat, kesiapan proktor dan tim teknis, hingga alur pelaksanaan ujian oleh siswa dari awal sampai akhir.

Menurut dia, sejumlah kendala teknis seperti siswa yang tiba-tiba keluar dari aplikasi saat ujian atau kesulitan masuk ke sistem perlu dipetakan sejak masa simulasi agar segera ditemukan solusinya.

“Kami sebelumnya sudah melaksanakan juga ANBK, artinya sudah ada pengalaman. Sehingga, untuk TKA ini tinggal meneruskan saja. Berbagai persiapan mulai dari sosialisasi, persiapan perlengkapan, sampai materi soal juga sudah kami sampaikan semua,” katanya.(saf/ds)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar TubanIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Warga Mlangi Pertanyakan Kelanjutan Pembangunan Jabung Ring Dyke di Widang Tuban

Warga Mlangi Pertanyakan Kelanjutan Pembangunan Jabung Ring Dyke di Widang Tuban

Warga Desa Mlangi, Widang, mendatangi DPRD Tuban menuntut kejelasan kelanjutan proyek Jabung Ring Dyke (JRD) serta penyelesaian hak kompensasi lahan.

Perda RTRW Tuban Didesak Segera Direvisi agar Tak Hambat Program Strategis Pusat

Perda RTRW Tuban Didesak Segera Direvisi agar Tak Hambat Program Strategis Pusat

Perda RTRW Kabupaten Tuban didesak segera direvisi agar selaras dengan kebijakan pusat dan tidak menghambat program strategis kementerian di daerah.

Gedung MPP Tuban Direhabilitasi dengan Anggaran P-APBD Rp 1,3 Miliar

Gedung MPP Tuban Direhabilitasi dengan Anggaran P-APBD Rp 1,3 Miliar

Pemkab Tuban mengalokasikan Rp 1,3 miliar dari P-APBD 2026 untuk merehabilitasi gedung MPP. Perbaikan mencakup kebocoran atap, keramik, hingga penataan ruang investasi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer