RADARTUBAN - Inisial MD di belakang nama Mahfud ternyata bukan identitas lahir. Singkatan MD di belakang nama Menteri Bidang Koordiantor Politik Hukum Keamanan (Menkopolhukam) itu pemberian gurunya karena banyaknya nama Mahfud di kelas.
Merujuk buku Sahabat Bicara Mahfud MD (2013) sebagaimana dilansir dari Antara, inisial tersebut pemberian guru pendidikan guru agama (PGA) Mahfud. Di kelasnya kala itu, ada lebih dari satu murid yang bernama Mahfud. Karena itu, wali kelasnya meminta diberi inisial di belakang setiap nama Mahfud.
Semula, Mahfud MD dikenal sebagai Mahfud B, namun seminggu kemudian wali kelas memintanya untuk menambah inisial nama bapaknya di belakang setiap nama Mahfud. Jadilah dia bernama Mohammad Mahfud Mahmodin yang disingkat menjadi MD. Berawal dari penanda untuk membedakan namanya dengan teman sekelasnya, kini Mahfud MD justru terkenal.
Setamat dari PGA Negeri di Pamekasan, Madura, Mahfud melanjutkan studi ke pendidikan hakim Islam negeri (PHIN), sebuah sekolah kejuruan unggulan di Yogyakarta.
Mahfud MD lahir di Omben, Sampang, Madura, Jawa Timur pada 13 Mei 1957. Dia merupakan anak dari pasangan Mahmodin dan Siti Khadijah.
Semasa muda, Mahfud menimba ilmu di dua perguruan tinggi sekaligus, jurusan sastra Arab di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan jurusan hukum tata negara di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
Setelah lulus dari UGM, Mahfud menempuh pendidikan pascasarjana dan lulus program magister (S-2) ilmu politik dan program doktor (S-3) ilmu hukum tata negara di kampus UGM.
Untuk menambah biaya kuliah, Mahfud yang berlatar belakang dari keluarga dengan ekonomi yang pas-pasan itu kemudian mencari tambahan biaya pendidikan. Dia aktif menulis di pers kampus dan surat kabar.
Mahfud pernah diberi beasiswa penuh oleh Rektor UII karena terpilih sebagai mahasiswa berprestasi. Berkat kepintarannya, Mahfud juga menerima beasiswa dari sebuah yayasan dan Tim Manajemen Program Doktor (TMPD) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menempuh studi S-3.
Ketika masih mahasiswa, anak keempat dari tujuh bersaudara itu dikenal sebagai aktivis. Dia aktif di berbagai organisasi, mulai senat mahasiswa, badan perwakilan mahasiswa, hingga lembaga pers mahasiswa. Bahkan, dia pernah menjadi pemimpin redaksi di majalah Keadilan dan Muhibbah yang diterbitkan UII.
Mahfud tercatat pernah menjadi ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), wakil ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKS-PTIS), dan pemimpin LSM Parliament Watch-Indonesia (ParWI).
Sebagai akademisi, pakar, pengamat, sekaligus sosok yang akrab dengan kegiatan menulis, Mahfud melahirkan sejumlah buku. Beberapa judul buku yang pernah ditulisnya, Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi (2010), Hukum dan Konstitusi dalam Kontroversi Isu (2010), Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (2006), Demokrasi dan Konstitusi (2001), Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (2000), serta Pergulatan Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi (1999).
Selain berkarya, Mahfud juga diabadikan lewat tulisan. Misalnya dalam buku Sahabat Bicara Mahfud MD (2013); Gaya Lugas Mahfud MD (2021); Mahfud MD, Mantan Hakim Konstitusi Paling Dicari (seri I dan II 2019, seri III 2020); serta Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Moh. Mahfud MD (2007).
Perjalanan Karier Mahfud
Setelah meraih gelar sarjana hukum, Mahfud langsung memulai kariernya sebagai dosen di UII. Di tengah kesibukan menjadi dosen, dia tetap bergelora mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di UGM. Akhirnya, dia menjadi Guru Besar Bidang Ilmu Politik Hukum (bagian dari studi hukum tata negara) pada 1 November 1999.
Mahfud berkarir di eksekutif setelah diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt.) staf ahli menteri negara urusan hak-hak asasi manusia (HAM) yang kemudian diangkat menjadi deputi menteri negara urusan HAM pada awal 2000.
Dia kemudian diangkat sebagai menteri pertahanan era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (2000-2001). Mahfud juga pernah merangkap menjadi menteri kehakiman dan HAM di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid.
Purnatugas sebagai menteri, Mahfud menyelami ranah legislatif lewat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia menjabat sebagai wakil ketua umum dewan tanfidz PKB. Berikutnya pada Pemilu 2004, Mahfud terpilih sebagai anggota DPR dari PKB untuk periode 2004–2009.
Keseriusannya dalam bidang hukum, mendorong Mahfud mengikuti seleksi uji kelayakan calon hakim konstitusi. Dia terpilih sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK) selama dua periode, yakni 2008–2011 dan 2011–2013.
Jabatan berikutnya yang pernah dipercayakan kepada Mahfud adalah anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sebelum kemudian dilantik sebagai Menkopolhukam di Istana Negara Jakarta pada 23 Oktober 2019.
Mahfud merupakan orang sipil pertama yang menjabat posisi tersebutu. Itu karena menkopolhukam sebelumnya berlatar belakang dari TNI, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Wiranto, atau Luhut Binsar Pandjaitan.
Empat tahun berselang, dia didapuk sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan. Namanya diumumkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jakarta, 18 Oktober 2023.(ds)
Editor : Kifani Amalija Putri