RADARTUBAN – Ketegangan hubungan industrial antara PT Swabina Gatra-anak perusahaan Semen Indonesia - dan para pekerjanya kembali memanas.
Pada agenda mediasi yang digelar Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jawa Timur, Senin (17/11), perusahaan outsourcing besar itu memilih absen.
Yang datang hanya perwakilan buruh. Sementara kursi untuk pihak manajemen Swabina dibiarkan kosong—seolah hadir pun bukan prioritas.
Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tuban, Duraji, menyebut sikap perusahaan itu sebagai isyarat paling jelas bahwa pihak Swabina memang tidak punya niat baik menyelesaikan sengketa kompensasi untuk pekerja yang kontraknya berakhir Januari lalu.
“Mereka memang sudah menunjukkan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah kompensasi untuk pekerja yang selesai kontrak pada Januari lalu itu,” ujarnya.
Baca Juga: Kantor Swabina Gatra Tuban Mendadak WFA, Buruh Meradang: Ini Cara Kabur dari Tanggung Jawab!
Buruh Terus Lakukan Perlawanan
Kekecewaan itu berubah menjadi sikap perlawanan. Buruh sepakat mendirikan tenda aksi tepat di depan kantor PT Swabina Gatra.
Tenda itu kini menjadi simbol tekanan, pesan bahwa mereka tak akan diam sebelum hak diberikan.
“Kami menuntut kejelasan soal kompensasi yang itu menjadi hak buruh. Untuk itu, kami akan terus mendirikan tenda sampai ada pembayaran,” tegas Duraji.
Aktivis buruh asal Merakurak itu bahkan mengirim peringatan keras. Bila perusahaan terus acuh, maka kehadiran Swabina Gatra di Tuban patut dipertanyakan.
“Kalau masalah ini sampai tidak diselesaikan, berarti Swabina sudah tidak layak di Tuban,” katanya.
Perusahaan Beralasan Ada Agenda di Jakarta
Sementara itu, Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Subkorwil Tuban, Erni Kartikasari, menjelaskan alasan ketidakhadiran perusahaan.
Versi yang disampaikan Swabina ke instansinya: mereka sedang ada agenda di Jakarta.
Karena mediasi gagal mempertemukan kedua pihak, pertemuan lanjutan bakal digelar.
Namun bukan lagi mediasi formal, melainkan meminta keterangan Swabina secara terpisah.
“Mereka meminta jadwal 28 November, jadi nanti akan dimintai keterangan sendiri,” jelasnya.
Di sisi buruh, keputusan itu membuat tensi kian meninggi. Di sisi pemerintah, proses berjalan lambat.
Sementara di depan kantor Swabina, tenda perlawanan sudah berdiri—dan barisan pekerja yang menuntut haknya terus bertambah. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni