RADARTUBAN - Pemerintah Inggris akan mengumumkan pengakuan resmi terhadap negara Palestina yang akan dilakukan pada hari Minggu (21/9).
Hal tersebut menjadi sebuah langkah yang penting dan terjadi tengah situasi krisis kemanusiaan di Gaza serta meningkatnya kekhawatiran terkait perluasan permukiman Israel di Tepi Barat.
Menurut laporan The Guardian, setelah menilai bahwa kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut semakin parah dalam beberapa minggu terakhir Perdana Menteri Keir Starmer, akan memberikan pengumumannya tersebut.
Meskipun terdapat tekanan dari Amerika Serikat dan protes dari keluarga warga sipil yang masih ditahan oleh Hamas, keputusan tersebut akan tetap diambil.
Pemerintah Inggris menegaskan, pengakuan terhadap negara Palestina bukanlah hadiah untuk Hamas.
"Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Gaza ke depan," kata otoritas Inggris dalam pernyataan mereka.
Sekaligus menekankan bahwa langkah ini bertujuan untuk memperkuat peluang pencapaian solusi dua negara, bukan untuk memperkuat kelompok bersenjata.
Sebelumnya, Starmer telah menetapkan syarat pada bulan Juli lalu, yakni Inggris hanya akan memberikan pengakuan resmi sebelum sidang Majelis Umum PBB jika Israel tidak menunjukkan kemajuan dalam mencapai gencatan senjata.
Selain itu, terpenting adalah perdamaian berkelanjutan yang menjamin solusi dua negara, serta membuka kembali jalur distribusi bantuan PBB.
Namun hingga saat ini, semua kondisi tersebut masih dianggap mustahil untuk tercapai karena pemerintah Israel menolak syarat yang diberikan tersebut.
Wakil Perdana Menteri dan juga Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menyatakan kepedulian yang mendalam terhadap peristiwa-peristiwa di lapangan lah yang membuat Inggris menyatakan pengakuan terhadap Palestina.
"Pengakuan terhadap negara Palestina adalah konsekuensi dari ekspansi besar-besaran di Tepi Barat, kekerasan yang dilakukan pemukim, dan rencana pembangunan E1 yang jelas-jelas akan menghancurkan peluang solusi dua negara," ujarnya.
Selain itu, Lammy juga menambahkan bahwa pemerintah Inggris akan meningkatkan sanksi terhadap Hamas dan tetap menekan upaya pembebasan tahanan.
"Di Gaza, kita harus memastikan para tahanan dibebaskan. Saat ini dia mas tidak ada ruang sama sekali, kondisi kemanusiaan sangat parah, dan kami terus mendorong Israel untuk membuka lebih banyak jalan agar bantuan bisa masuk," katanya.
Sementara itu, pertemuan para pemimpin dunia akan dimulai pada 23 September dalam Sidang Majelis Umum PBB yang akan diselenggarakan di New York.
Pada sidang tersebut Lammy dijadwalkan untuk mewakili Inggris, yang mana salah satu topik utama yang akan dibahas adalah isu Palestina dan konflik antara Israel dan Hamas. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama