RADARTUBAN - Entah dengan cara apalagi kita bisa mengetuk relung hati Presiden Prabowo agar sadar bahwa MBG adalah program politik gagal yang dipaksakan.
50 ribu lebih siswa jadi korban keracunan makan bergizi gratis (MBG) hingga menyebabkan salah satu siswa SMK di Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengalami hilang ingatan setelah beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit adalah persoalan yang sangat serius dan menyayat hati.
Namun, bukannya prihatin dan secepatnya mengambil langkah taktis untuk menyetop sementara program ini, Presiden dan seluruh jajarannya malah terus memoles program ini dengan berbagai dalih dan aturan anyar yang tidak logis.
Ketika persoalan dasarnya adalah fondasi tata kelola yang keropos sejak awal, solusi yang ditawarkan hanya sekadar menempel label atau stiker batas waktu konsumsi pada setiap wadah makanan atau ompreng MBG. Seakan semua akan selesai setelah ompreng ditempeli batas “kadaluarsa”.
Baca Juga: BGN Tutup 1.999 Dapur MBG! Terungkap, Ribuan SPPG Bahkan Belum Daftar SLHS
Dan ketika dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dianggap belum terstandarisasi, Badan Gizi Nasional (BGN) menambah proyek baru dengan mengusulkan anggaran sebesar Rp 373,3 miliar untuk kegiatan peningkatan kapasitas petugas penjamah makanan, memperkuat rantai pasok, serta kepastian mutu dan keamanan pangan.
Inilah gambaran pribahasa Jawa kriwikan dari grojogan. Bukannya semakin baik, efektif, dan efisien, program kacau setengah mampus ini malah terus menguras anggaran negara.
Ketika semua berani jujur dan bekerja menggunakan hati—tulus dan ikhlas mengabdi kepada negara, hanya orang munafik dan bodoh yang tidak tahu bahwa persoalan dasar dari masalah ini adalah proyek politik.
Dan sepanjang sejarah pemerintah Indonesia, bahkan dunia, sepertinya hanya di negara ini yang pemerintahannya begitu bebal. Nasib rakyat dan jutaan anak Indonesia dipertaruhkan sebagai kelinci percobaan.
Sejak sebelum ada Indonesia hingga merdeka, baru kali ini ada puluhan ribu siswa menjadi korban keracunan dari sebuah program yang menghabiskan anggaran ratusan triliun.
Jika bukan kata munafik, kata apalagi yang paling tepat menggambarkan kebebalan pemerintah.
Jika dalih memberikan makan kepada rakyat adalah menjalankan amanat konstitusi dan janji politik berdasar paham sosialis—untuk semua anak, bumil, dan lansia tanpa membedakan mana kaya dan miskin, kenapa pilihannya mendirikan dapur di luar sekolah, kenapa tidak menyediakan dapur di setiap lembaga pendidikan yang dikelola oleh kantin sekolah dan dipasrahkan kepada Posyandu?
Padahal, akan sangat mudah jika program ini di-include-kan dalam program bantuan operasional sekolah (BOS).
Selain tidak perlu menambah badan atau lembaga setingkat kementerian baru, selama ini sistem pengawasan BOS sudah berjalan cukup baik, meskipun masih ada sedikit kerikil dari oknum-oknum tidak amanah, tapi setidaknya masih terkontrol dengan cukup baik ketimbang makhluk baru bernama Badan Gizi Nasional.
Baca Juga: Geger! 777 Siswa dan Guru SMAN 1 Lasem Diare Massal Diduga Usai Santap Menu MBG
Atau dengan cara yang sangat lebih efektif lagi. Ketika tujuan utamanya adalah mengentaskan stunting, mencerdaskan bangsa, dan meningkatkan gizi, maka cukup menebalkan anggaran program keluarga harapan (PKH).
Jika alasannya khawatir uang MBG yang diberikan kepada orang tua tidak dibelanjakan dengan baik untuk mencukupi kebutuhan gizi anak. Lantas kurang brengsek dan b*ngs*t apa orang-orang yang menjadikan BGN sebagai ladang korupsi.
Sebagi bukti, belum genap dua tahun berjalan, manusia-manusia rakus itu telah merugikan negara hingga puluhan triliun.
Belum lagi soal dugaan jual beli titik SPPG dan potensi pemborosan anggaran akibat sisa makanan yang mencapai sekitar 62 juta hingga 120 juta porsi atau senilai Rp 1,2-1,7 triliun per minggu (Studi Center of Economic and Law Studies atau CELIOS).
Pertanyaan sederhananya, jika dengan pejabat brengsek dan pemodal SPPG saja percaya, apa alasan anda tidak percaya dengan lembaga pendidikan dan rakyat kecil. Jika itu yang diharapkan, maka jangan salahkan rakyat nir trust terhadap pemerintah.
Kebijakan Politik Bertemu Manusia Rakus
Jauh sebelum ada program MBG, pesantren dan sekolah-sekolah full day sudah memiliki program makan siang untuk ratusan, bahkan ribuan santri dan siswa. Namun, selama itu pula tidak pernah muncul kasus keracunan massal.
Di Pesantren Lirboyo, Kediri, misalnya. Jumlah santrinya mencapai puluhan ribu dan setiap hari menyediakan makan, bahkan tiga kali sehari. Namun, tidak pernah sekalipun ada keracunan massal di pesantren ini.
Tidak jauh beda dari Lirboyo, di Pesantren Sunan Drajat, Lamongan juga sudah lama menyediakan makan pagi dan siang untuk santri-santrinya. Namun, selama itu pula tidak pernah ada kabar berita keracunan. Pun di pesantren-pesantren lain.
Selain di pesantren, sekolah-sekolah full day juga telah lama menyediakan makan siang untuk siswa-siswanya, dan selama ini juga tidak pernah ada siswa yang keracunan, apalagi massal. Termasuk pengalaman pribadi anak penulis.
Kasus keracunan massal yang nyaris terjadi setiap bulan, bahkan dalam beberapa pekan ini terjadi hampir setiap hari, itu baru terjadi setelah ada program MBG. Lantas, kenapa terjadi?
Baca Juga: Keracunan MBG di Sidoarjo, BGN Usulkan Kepala SPPG Talang Angin Dicopot
Jawaban konkretnya, adalah niat dan tujuan yang berbeda. Apa pun alasan dan dalih yang akan anda ungkapkan sebagai pembela program MBG, yang jelas dan sudah pasti bahwa MBG adalah program politik yang sarat akan kepentingan. Itu tampak telanjang dari siapa yang menjalankan dan keuntungan yang begitu besar.
Jual beli hingga monopoli titik SPPG yang didakwakan dalam kasus korupsi yang menjerat sejumlah mantan petinggi BGN adalah bukti bahwa sahih bahwa MBG merupakan medium untuk “merampok” uang negara dengan cara legal.
Sementara itu, dapur pesantren dan sekolah-sekolah full day jauh dari kepentingan politik. Tidak ada tender, tidak ada kontrak, tidak ada kepentingan, apalagi markup. Semua dijalankan dengan penuh kesadaran bahwa memberikan makan adalah amanah, bukan proyek. Uang iuran santri atau siswa diputar langsung untuk belanja bahan, pengawasan dilakukan oleh orang-orang internal, dan setiap kelalaian dianggap aib. Itulah sebabnya mereka tidak tergoda menjadikan perut santri sebagai medium pencitraan atau proyek ekonomi.
Dan mirisnya lagi, program MBG yang menyebabkan puluhan ribu anak keracunan itu dibungkus dengan retorika yang sangat mulia: mengentaskan stunting, mencerdaskan bangsa, dan meningkatkan gizi. Indah diucapkan oleh Presiden dan jajarannya, tapi praktik di lapangan sangat bertolak belakang. Bukan amanah memberikan makan kepada anak yang dijalankan, melainkan seberapa banyak keuntungan yang bisa didapat.
Itulah sebabnya yang dipamerkan adalah angka-angka statistik. Tubuh anak seakan bukan subjek yang harus dijaga dengan baik, tapi yang penting target tercapai.
Kegagalan menjaga perut anak dengan anggaran ratusan triliun adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Demi sebuah keuntungan yang sangat besar, perut seorang anak jadi komoditas proyek dan kelinci percobaan dari program ratusan triliun yang terus dipaksakan.
Dari rentetan peristiwa yang telah terjadi semakin menegaskan bahwa kasus keracunan massal MBG bukan sekadar soal makanan basi atau distribusi yang buruk, tapi karena proyek pangan. Karena itu, selama tujuannya tidak menjalankan sebuah amanah yang mulia seperti halnya di pesantren, maka selama itu pula persoalan MBG tidak akan pernah selesai. Jika bukan kasus keracunan, maka korupsi.
MBG dan Hidup yang Tidak Pernah Tenang
Sebagai orang tua yang tidak berharap anaknya menjadi korban keracunan MBG, sungguh sulit bagi saya membayangkan dan menggambarkan perasaan orang tua/wali murid yang anaknya menjadi korban.
Sedih, geram, marah, tapi mulut terasa kelu untuk mengucapkan sesuatu. Sebab, apa pun yang ingin kita ucapkan, keluhkan, dan teriakkan, tak sejengkal pun mengubah keadaan. Bagi mereka, rakyat hanya dianggap sebagai kelinci percobaan atas kebijakan yang menguntungkan kekuasaan.
Jujur, mengkritik pemerintah bebal seperti ini sungguh sangat melelahkan. Selain menguras energi, juga mental. Namun, diam bukanlah pilihan.
Sebab, ketika pemerintah gagal dalam mengelola negara, yang paling terdampak atas kekacauan yang ditimbulkan adalah rakyat kecil. Sementara para elit dan kroni-kroninya akan tetap kaya dan menjalani hidup seperti biasa. Karena itu, berhenti mengkritik kebijakan yang salah adalah keputusan yang sangat berbahaya.
Sepanjang sejarah, sepertinya baru kali ini ada kebijakan yang menghabiskan anggaran ratusan triliun dengan segala kekacauannya, bahkan berpotensi memicu krisis dan membunuh rakyatnya sendiri, tapi tetap dipaksakan. Jika bukan karena kepentingan proyek dan “investasi keuntungan” demi melanggengkan kekuasaan, lantas alasan logis apa yang bisa diterima akal sehat?
Jika alasannya adalah menjalankan amanat konstitusi dan janji politik, bukankah pendidikan dan kesehatan gratis juga bagian dari amanat konstitusi dan janji politik yang dulu diucapkan Prabowo. Kenapa bukan pendidikan dan kesehatan gratis yang dipilih dan diutamakan.
Kalaupun dan anggap saja MBG adalah amanat konstitusi dan janji politik yang mulia—untuk menjamin tidak ada rakyat kelaparan, kenapa tidak diprioritaskan kepada warga miskin dan yang membutuhkan. Kenapa?
Yang jelas dan pasti, negara ini tidak kekurangan orang pintar, yang tidak dimiliki oleh negara ini adalah pejabat jujur. (*)
Editor : Yudha Satria AditamaSumber : Radar Tuban