RADARTUBAN - Jagat maya kembali digegerkan dengan video yang memperlihatkan momen anggota Komisi VI DPR RI menerima amplop cokelat, dalam rapat bersama jajaran direksi PT Pertamina.
Menurut isu yang berkembang menyebut amplop itu berisi uang suap, dan praktis memicu spekulasi liar di media sosial.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menjadi sosok yang menerima amplop di tengah rapat pada Selasa (11/3).
Tudingan suap pun langsung ditepis. Klarifikasinya, amplop itu berisi dokumen SPPD, yang merupakan hak setiap anggota DPR setelah menyelesaikan perjalanan dinas.
Anggota Komisi VI DPR RI lainnya, seperti Andre Rosiade, juga turut memberikan klarifikasi terkait video yang viral.
"Saya sudah menjelaskan secara langsung bahwa video itu dibangun dengan narasi hoaks dan fitnah karena Pak Herman Khaeron hanya menandatangani SPPD beliau," ujar Andre, Kamis (13/3).
Dia menambahkan, amplop tersebut baru diambil karena perjalanan dinasnya dilakukan pekan lalu.
Herman baru menandatangani dan menerima dokumen tersebut di meja saat rapat berlangsung, sehingga momen janggal itu terekam dalam video yang akhirnya menimbulkan salah paham.
Andre menegaskan, tuduhan yang menyebut adanya suap dalam rapat Komisi VI DPR RI adalah tidak benar atau hoax.
"Jangan ada fitnah ya, opini yang menyesatkan," tegasnya.
Sementara itu, Herman Khaeron memastikan bahwa amplop yang diterimanya bukan uang sogokan, melainkan dokumen resmi SPPD.
Sebagai anggota badan akuntabilitas keuangan, dia mengklarifikasi bahwa tidak ada hal mencurigakan dalam kejadian tersebut.
"Saya tidak pernah berpikiran buruk atau curiga. Saya hanya menandatangani dan menerima SPPD saya di sini, dengan batik baju kuning," ujar Herman.
Dia pun heran, mengapa video yang menyorot dirinya itu dipelintir dengan narasi yang tidak sesuai fakta.
Herman menduga ada kepentingan tertentu di balik penyebaran video tersebut. Dianggap, narasi yang berkembang merupakan bagian dari perlawanan mafia migas.
Motif penyerangan dimungkinkan karena upaya DPR dalam membenahi sektor energi, terutama setelah kasus dugaan korupsi oplos BBM yang melibatkan PT Pertamina mencuat.
"Menurut saya itu adalah fitnah yang keji. Ini adalah bentuk perlawanan proxy terhadap langkah kita yang ingin memperbaiki bangsa dan negara, terutama Pertamina, setelah kita rapat dengan mereka," pungkasnya. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni