RADARTUBAN - Pemerintah ajak masyarakat menjadi detektif digital dalam upaya memberantas maraknya praktik judi online di ruang siber.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memblokir 23.929 rekening judi online hasil dari patroli siber dan laporan masyarakat.
Langkah ini menjadi bentuk nyata kolaborasi lintas lembaga untuk memutus aliran dana ke situs-situs ilegal yang merugikan publik.
Langkah Konkret Memutus Jalur Transaksi Judi Online
Melansir dari Kominfo.jatim, menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemblokiran ribuan rekening judi online tersebut adalah bagian dari komitmen serius pemerintah dalam memerangi praktik perjudian digital.
“Kami ingin memastikan aliran dana dari aktivitas ilegal seperti judi online ini benar-benar terputus,” ujar Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (14/10).
Kebijakan ini tak hanya berfokus pada tindakan teknis, tetapi juga edukatif.
Pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat memahami risiko hukum dan sosial dari keterlibatan dalam transaksi judi online, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kemkomdigi Dorong Partisipasi Publik Melalui Laporan Masyarakat
Dalam keterangan resminya, Meutya Hafid juga mengajak masyarakat untuk ikut aktif dalam pengawasan ruang digital.
Partisipasi warga menjadi faktor penting untuk mempersempit ruang gerak para pelaku judi daring.
“Kami mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi melaporkan situs, akun, atau aktivitas yang mencurigakan,” tambah Meutya.
Sebagai bentuk kemudahan, Kemkomdigi menyediakan dua kanal utama pelaporan, yaitu:
- aduankonten.id untuk melaporkan konten yang mengandung unsur judi.
- cekrekening.id untuk melaporkan rekening yang dicurigai terlibat dalam transaksi ilegal.
Sinergi Pemerintah dan Publik di Dunia Digital
Pendekatan partisipatif ini menjadi langkah penting dalam menjaga ruang digital yang aman dan sehat.
Melalui ajakan “Pemerintah ajak warga jadi detektif digital”, masyarakat kini memiliki peran aktif dalam menjaga integritas dunia maya dari praktik judi online.
Kolaborasi antara pemerintah, Kemkomdigi, lembaga keuangan, serta masyarakat diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang bersih dari transaksi ilegal.
Dengan demikian, setiap laporan warga bukan sekadar aduan, melainkan bagian dari gerakan nasional untuk menyelamatkan ekonomi dan moral publik dari dampak negatif judi online.(*/tia)
Editor : radar tuban digital