RADARTUBAN - Rencana perluasan perkebunan kelapa sawit di Papua menuai kritik keras karena berpotensi merusak ekosistem pulau unik itu, mirip bencana lingkungan di Sumatera.
Penelitian menunjukkan ruang ekologis untuk sawit di Papua sudah hampir jenuh, dengan sebagian kebun yang ada justru berada di kawasan lindung.
Pakar lingkungan peringatan agar pelajaran tentang banjir dahsyat Sumatera tidak diabaikan.
Potensi lahan sawit optimal di Papua hanya 837 hektar, sementara kebun yang ada sudah mencapai 290 hektar hingga 2022, menandakan ruang ekologis hampir habis.
Sebanyak 75 hektar kebun sawit tersebar di kawasan berlabel pembatas seperti hutan primer, konservasi, dan habitat burung cenderawasih.
Achmad dari Sawit Watch menegaskan pembukaan lahan baru berisiko merusak ekosistem bernilai tinggi yang sulit dipercaya.
Di Sumatera, luas area sawit mencapai 10,7 juta hektar, melebihi batas ideal 10 juta hektar, dengan 9,97 juta hektar di zona pembatas seperti hutan gambut dan daerah penangkapan air.
Banjir besar baru-baru ini di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat yang merenggut ribuan nyawa memaksa pemerintah rencanakan pembalikan kebun sawit ex-hutan menjadi hutan lindung.
Menteri ATR/BPN Nusron Wah tekankan revisi tata ruang untuk mencegah resapan air hilang akibat konversi lahan
Walhi kritik usulan Presiden Prabowo soal sawit di Papua karena picu konflik agraria, rusaknya hutan, dan hancurkan sistem pangan lokal berbasis sagu.
Pengembangan sawit ancam hutan primer, keanekaragaman hayati, emisi karbon, serta konflik dengan masyarakat adat yang bergantung pada hutan.
Legislator mengingatkan Papua bukan tanah kosong, penanaman wajib menghindari DAS dan hutan adat demi mencegah longsor-banjir. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni