RADARTUBAN – Uang triliunan rupiah yang berputar dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mulai dibidik dengan sistem pengadaan yang lebih ketat.
Dilansir dari JawaPos.com, Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan marketplace khusus bahan baku MBG yang ditargetkan beroperasi akhir September atau awal Oktober 2026.
Bukan sekadar aplikasi belanja. Sistem ini berpotensi mengubah peta permainan pengadaan MBG.
Baca Juga: Pindah ke Gedung Telkom Graha Merah Putih, BGN Tegaskan Kantor Baru Tetap Bayar Sewa
Identitas pemasok, harga komoditas, transaksi sampai urusan perpajakan bakal lebih mudah dipantau pemerintah.
Celah permainan harga dan rantai pasok yang terlalu panjang pun diupayakan semakin sempit.
Enam Komoditas Jadi Tahap Awal
Marketplace tersebut akan mengadopsi mekanisme Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah).
Pada tahap awal, enam komoditas utama masuk dalam sistem. Yakni daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu.
BGN juga menyiapkan mekanisme verified seller. Artinya, tidak semua pihak bisa begitu saja menjadi pemasok.
Penjual harus berasal dari pihak atau asosiasi yang telah melalui proses verifikasi.
Langkah ini menjadi krusial karena pengadaan bahan pangan MBG berlangsung dalam skala besar.
Ketika volume belanja membesar, transparansi harga bukan lagi persoalan administratif, melainkan menyangkut seberapa efektif uang negara benar-benar berubah menjadi makanan bergizi untuk penerima manfaat.
Bukan Sekadar Marketplace
Kepala BGN Sudaryono menempatkan pembenahan tata kelola sebagai bagian penting dalam pelaksanaan MBG.
Digitalisasi pengadaan menjadi salah satu cara agar proses belanja dapat dipantau lebih terbuka dan akuntabel.
Namun, ada satu gebrakan lain yang tak kalah menarik. BGN ingin bahan baku sebisa mungkin berasal dari daerah tempat dapur MBG beroperasi.
Dapur MBG di Mojokerto, misalnya, akan diarahkan membeli telur dari Mojokerto terlebih dahulu.
Jika stok atau kebutuhan tidak mencukupi, pengadaan baru dapat diperluas ke daerah lain.
Uang Negara Harus Berputar di Daerah
Kebijakan tersebut membuat marketplace MBG bukan cuma soal transaksi digital. Ada misi ekonomi lokal yang ikut dipertaruhkan.
Peternak, petani, koperasi, UMKM, hingga distributor daerah berpeluang masuk rantai pasok.
Dengan begitu, anggaran MBG tidak berhenti sebagai belanja pemerintah, tetapi ikut menggerakkan produksi dan perdagangan di daerah.
Tantangannya jelas: sistem secanggih apa pun tetap membutuhkan pengawasan.
Marketplace harus benar-benar mampu menghadirkan harga yang wajar, pemasok yang kredibel, serta kesempatan yang adil bagi pelaku usaha lokal.
Sebab, pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar aplikasi baru. Yang diawasi adalah bagaimana uang negara dalam program MBG dibelanjakan hingga setiap rupiahnya benar-benar memberi manfaat. (*)
Editor : Shafa Dina Hayuning Mentari