RADARTUBAN – Di tengah upaya Indonesia membangun lingkungan yang ramah bagi anak, kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali muncul.
Lagi-lagi, anak-anak menjadi pihak yang harus menanggung dampaknya. Program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan berubah menjadi sumber kekhawatiran bagi anak dan keluarganya.
Koalisi masyarakat sipil MBG Watch menyebut jumlah korban keracunan dalam pelaksanaan MBG telah mencapai 43.000 hingga mendekati 50.000 anak.
Angka tersebut dihimpun dari berbagai kasus keracunan yang terjadi sejak program resmi berjalan pada 6 Januari 2025.
Dalam diskusi program Orang Dalam di kanal YouTube OWRITE, perwakilan MBG Watch menilai persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan kesalahan teknis atau human error di tingkat dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan desain kebijakan yang sejak awal tidak menempatkan ilmu pengetahuan, keamanan pangan, dan hak anak sebagai dasar utama.
“MBG ini adalah program yang paling menghinakan ilmu pengetahuan, karena sejak awal ilmu pengetahuan tidak masuk menjadi elemen penting untuk menentukan standar peraturan dan bagaimana kebijakan ini dilaksanakan,” ujar perwakilan MBG Watch.
Baca Juga: Karhutla Kepung Hutan Kalimantan, Orang Utan Kehilangan Habitat hingga Terancam Kekurangan Makanan
Kasus keracunan bahkan disebut mengalami eskalasi. Dalam sejumlah kejadian di Papua, Jombang, dan Rembang, satu insiden dapat menyebabkan ratusan anak menjadi korban.
Kondisi itu memperlihatkan bahwa persoalan keamanan makanan dalam program berskala besar tidak bisa dipandang sebagai kejadian yang berdiri sendiri.
Bagi MBG Watch, persoalan tersebut semakin serius karena menyangkut anak-anak. Mereka menilai anak seharusnya mendapatkan makanan yang aman sekaligus merasa terlindungi ketika berada di sekolah.
“Anak perlu untuk merasa aman, anak perlu dapat pangan yang sehat. Anak perlu ketika makan itu merasakan bahwa dia itu menyerap nutrisi, bukan menyerap racun,” katanya.
Dampak kasus keracunan juga tidak berhenti pada anak. Orang tua harus meninggalkan pekerjaan untuk mendampingi anak menjalani perawatan.
Beban ekonomi keluarga pun dapat bertambah ketika pengobatan lanjutan harus ditanggung secara mandiri.
MBG Watch juga menyoroti dugaan konflik kepentingan dalam pengelolaan dapur SPPG serta pembatasan terhadap keluarga korban dan media dalam meliput kasus keracunan.
Di tengah persoalan tersebut, sekolah dinilai memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan peserta didik.
“Sekolah itu punya tanggung jawab moral untuk melindungi anak-anaknya. Terlepas dari tekanan negara, sekolah harus berani tolak MBG,” ujarnya.
MBG Watch mendorong pemerintah mengevaluasi program secara menyeluruh, termasuk melalui penguatan Puskesmas, Posyandu, program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), serta dukungan ekonomi bagi keluarga.
Indonesia yang ramah anak semestinya juga mampu memastikan hal paling dasar , anak dapat makan dengan aman.Sebab, keselamatan anak tidak seharusnya dikorbankan demi sebuah kebijakan.
“Satu nyawa diracuni negara itu terlalu banyak,” kata perwakilan MBG Watch.(*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni