RADARTUBAN - Pada awal Februari 2026, sebuah kejadian yang melibatkan wali murid dan pihak sekolah di MTs Gandasoli, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menjadi viral di media sosial.
Insiden ini bermula dari dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterima sejumlah siswa di sekolah tersebut, yang kemudian memicu perdebatan sengit antara orang tua siswa dan pihak sekolah.
Program Indonesia Pintar sendiri adalah bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang ditujukan untuk membantu siswa kurang mampu agar bisa terus bersekolah.
Besaran uang PIP yang diterima siswa bisa berbeda-beda tergantung jenjang pendidikan dan ketentuan pusat. Dana ini biasanya langsung ditransfer ke rekening siswa atau orang tua.
Menurut laporan warga yang hadir dalam pertemuan antara wali murid dan pihak sekolah pada Selasa, 3 Februari 2026, sejumlah siswa penerima bantuan PIP mengaku bahwa dana yang seharusnya mereka terima telah dipotong oleh oknum di sekolah.
Seorang wali murid yang dikenal sebagai “Bang Jey” menyatakan bahwa dana PIP sebesar Rp700 ribu diduga dipotong sekitar Rp200 ribu, sementara bantuan yang bernominal Rp370 ribu juga dikabarkan dipotong Rp125 ribu sebelum diberikan kepada siswa.
Dugaan “pemotongan” dana tersebut memicu ketidakpuasan di antara orang tua siswa.
Beberapa wali murid merasa tidak mendapatkan penjelasan yang memadai ketika menanyakan penggunaan dana tersebut kepada pihak sekolah, bahkan suasana rapat sempat memanas dan berakhir dengan ketegangan.
Ada pula tuduhan bahwa kepala sekolah melakukan intimidasi kepada wali murid yang mempertanyakan peruntukan dana, sesuatu yang direkam saat pertemuan itu berlangsung dan kemudian beredar di media sosial.
Menanggapi tudingan itu, Kepala Sekolah MTs Gandasoli, Duduh Darusalam, menyampaikan klarifikasi bahwa dana PIP telah dicairkan langsung ke rekening siswa di Bank BRI dan bahwa pengelolaan penggunaan uang itu dilakukan melalui musyawarah bersama wali murid.
Dana yang disebut dipotong oleh wali murid menurut dia sebenarnya telah disetujui untuk menggunakan sebagian dari bantuan tersebut untuk kebutuhan transportasi siswa ke bank, biaya materai administrasi, serta biaya kenaikan kelas.
Pihak sekolah juga mengatakan bahwa kesepakatan itu tercapai melalui diskusi bersama.
Duduh bahkan menyampaikan permohonan maaf kepada wali murid yang merasa diperlakukan kurang nyaman saat rapat berlangsung.
Dia menyatakan bahwa tujuan sekolah bukanlah melakukan pemotongan dana secara sepihak, tetapi menjelaskan penggunaan dananya melalui mekanisme musyawarah.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyentuh salah satu program utama pemerintah di bidang pendidikan.
Meski begitu, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi atau Kemendikbudristek terkait.
Ke depan, peristiwa seperti ini menunjukkan pentingnya transparansi dan komunikasi yang jelas antara pihak sekolah dan orang tua siswa agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman soal dana bantuan pendidikan yang semestinya membantu para pelajar kurang mampu. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama