RADAR TUBAN – Program MBKM IISMA selama ini habiskan hampir Rp 400 M. Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) merupakan skema pendanaan Kemendikbudristek untuk mahasiswa Indonesia yang ingin belajar di luar negeri selama satu semester.
Melansir dari data yang dilampirkan oleh cuitan pemerhati pendidikan melalui akun X terverifikasi @ikhwanuddin, berdasarkan anggaran program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2020-2022 program IISMA berada di angka Rp 399,43 miliar.
Besaran anggaran dana tersebut lantas membuat publik mempertanyakan efektifitas dari program IISMA ini. Mengingat rata-rata peserta program IISMA ini merupakan mahasiswa dengan kelas menengah ke atas. Dampak yang diberikan dari program ini pun dianggap tidak signifikan.
“Dari semua program bebasiswa atau exchange ya memang gue paling gak sreg sama IISMA. Barrier to entry jelas bias dan tinggi buat kelas menengah ke bawah. Target gak tepat dan impact minim, which is okay kalo negara ini bukan negara miskin. The thing is, it is,” tulis @caleeida pada cuitan media serupa.
Berdasarkan isu tersebut, tidak sedikit dari publik yang berharap anggaran IISMA ini dihapus atau setidaknya dipotong. Anggaran IISMA dapat dialihkan ke program-program MBKM lainnya yang memiliki dampak lebih signifikan dibandingkan IISMA.
“Mending dicut aja sih anggaran IISMA ini, taruh ke program kampus mengajar, praktisi mengajar, dan wirauusaha merdeka. soalnya pendidikan beneran masih tidak merata, baik itu sarana dan prasarana di pelosok negeri. gaperlu jauh di dalam pulau Jawa saja masih banyak yg mengenaskan,'' kritik akun yang dilayangkan @nadrajia.
Isu penghapusan beberapa cabang program MBKM ini memang telah beredar sejak beberapa waktu lalu di media sosial. Program MSIB atau Magang Studi Independen Bersertifikat juga sempat dikabarkan akan dihapus.
Hal tersebut juga langsung ditentang oleh publik lantaran program MSIB jauh lebih berdampak dibandingkan program lain terutama IISMA.
Sampai saat ini tidak sedikit yang berharap anggaran pendidikan yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dapat dioptimalisasikan ke program yang bemanfaat secara luas. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama